PERTEMUAN POLITIK - Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri jelang Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin (2/6/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres

SAREKATRAKYAT.COM – Dalam lanskap politik pasca-Pilpres 2024 yang didominasi koalisi besar pendukung Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi satu-satunya partai besar yang memilih berada di luar kekuasaan. Namun, pertemuan mengejutkan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Hari Lahir Pancasila, Sabtu (1/6), memantik spekulasi besar: akankah PDI-P bergabung ke pemerintahan dan Indonesia kehilangan oposisi?

Pertemuan tertutup itu berlangsung selama lebih dari satu jam di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Presiden Prabowo datang bersama sejumlah ajudan dan disambut langsung oleh Megawati serta jajaran elite PDI-P. Tidak ada pernyataan resmi dari kedua pihak, namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa pertemuan berlangsung "dalam suasana hangat dan penuh hormat".

Pasca-Pilpres 2024, PDI-P mengambil sikap oposisi setelah merasa dikhianati oleh Presiden Joko Widodo yang mendukung pencalonan Prabowo–Gibran. Ketegangan meningkat saat PDI-P secara resmi memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai pada akhir 2024.

Namun, politik tak mengenal luka yang abadi. Pertemuan Megawati dan Prabowo menjadi sinyal bahwa rekonsiliasi sedang dijajaki. "Kalau Megawati merapat ke Prabowo, Indonesia bisa saja benar-benar tanpa oposisi di parlemen," ujar analis politik dari CSIS, Arya Fernandes.

Megawati dan Prabowo pernah berpasangan dalam Pilpres 2009 sebagai capres–cawapres, namun kalah dari pasangan SBY–Boediono. Saat itu keduanya menandatangani Perjanjian Batu Tulis, yang berisi komitmen PDI-P mendukung pencapresan Prabowo pada 2014. Namun janji itu buyar ketika Megawati justru mengusung Joko Widodo.

Ketegangan berlangsung hingga Pilpres 2019, namun mulai mencair saat Prabowo bergabung ke kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Kini, setelah Jokowi “dipecat” dari PDI-P, Megawati tampaknya membuka kembali pintu komunikasi dengan Prabowo—sekutu lama yang sempat menjadi lawan.

Jika PDI-P bergabung dalam koalisi Prabowo, maka seluruh partai besar di parlemen akan berada dalam lingkar kekuasaan. Ini menimbulkan kekhawatiran soal absennya oposisi efektif dalam sistem demokrasi Indonesia. “Kita berpotensi menghadapi koalisi gemuk tanpa oposisi. DPR bisa menjadi sekadar stempel kebijakan pemerintah,” kata peneliti LIPI, Siti Zuhro.

Pertemuan ini juga menarik karena menjadi momen pertama Megawati dan Gibran bertemu langsung dalam acara resmi sejak Pilpres 2024. Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyebut, Prabowo tampak ingin merangkul semua kekuatan politik, termasuk Megawati yang saat ini masih berada di luar pemerintahan.

Pertemuan ini bisa dibaca sebagai manuver Megawati untuk menegosiasikan ulang posisi PDI-P dalam peta kekuasaan nasional. Sementara itu, bagi Prabowo, dukungan Megawati membawa simbol penting: legitimasi sejarah dan nasionalisme yang masih kuat di basis akar rumput.

Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Megawati. Pertanyaannya: apakah ia siap memadamkan api perlawanan demi kehangatan politik baru? (SR/ASM)

Sumber: IDN Times (Kilas Balik Kemesraan Megawati–Prabowo); Kompas.id (Babak Baru Relasi Megawati dan Prabowo); Suara.com (Drama Politik Batu Tulis); The Australian (Indonesian Political Heavyweights Finally Clear the Air); Mediaindonesia.com (Prabowo Dinilai Bijaksana Tak Menempatkan Gibran di Depan Megawati); Kompas.com (PDIP Resmi Pecat Jokowi dan Gibran)
Share this article
The link has been copied!