TNI Pemimpin Kepercayaan Publik Lemahnya Pemimpin Lain

Dalam dunia yang kian dipenuhi oleh ketidakpastian, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara menjadi semakin relevan. Burhanuddin Muhtadi, seorang peneliti terkemuka, baru saja memaparkan hasil survei terkini yang menunjukkan bagaimana masyarakat menilai sejumlah lembaga, dan hasilnya cukup mengejutkan. Dalam survei tersebut, lembaga-lembaga negara tampaknya menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kredibilitas di mata publik.

Burhanuddin mengisyaratkan bahwa tingginya level kepercayaan ini lebih mencerminkan public trust daripada sekadar approval rate. Menurutnya, elemen kepercayaan memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas demokrasi. “Apabila rakyat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara, maka segala kebijakan yang diambil pun akan sulit diterima,” ungkap Burhanuddin saat mempresentasikan hasil survei tersebut secara daring.

Survei tersebut menunjukkan urutan lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi. Kejaksaan Agung menempati posisi ketiga, dengan persentase responden yang menyatakan sangat percaya mencapai 13,1%, sementara 62,9% menyatakan cukup percaya. Ini merupakan indikator yang menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan yang cukup baik, ada tantangan untuk meningkatkannya lebih lanjut.

Di sisi lain, lembaga-lembaga yang berada di urutan terbawah sangat memprihatinkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan partai-partai politik terpaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka berada di garis bawah survei ini. KPK, misalnya, hanya mendapatkan tingkat kepercayaan yang sangat rendah. Hanya 12,7% responden yang mengatakan sangat percaya, dan 59,9% memilih cukup percaya, angka yang patut dipertanyakan bagi suatu lembaga yang bertugas memerangi korupsi.

Dalam survei ini, partai politik mencatatkan angka yang mengejutkan, dengan hanya 7,4% responden yang mengaku sangat percaya dan 58,2% menyatakan cukup percaya. Sedangkan Polri juga mencatatkan hasil yang tidak jauh berbeda, dengan 13,3% mengatakan sangat percaya dan 58,9% cukup percaya. Memang, menyedihkan untuk sebuah lembaga yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, tetapi sayangnya justru terkesan tidak mampu memenuhi harapan publik.

Data ini juga menunjukkan bahwa angkatan bersenjata, dalam hal ini TNI, berada jauh lebih baik dalam hal kepercayaan publik. TNI AD, misalnya, mendapatkan dukungan dengan 23,9% responden yang menyatakan sangat percaya, dan 61,8% cukup percaya. Ini menunjukkan bahwa militer masih menjadi salah satu institusi yang mengantongi kepercayaan lebih baik dibandingkan lembaga sipil lainnya. Namun, apa jadinya jika kepercayaan ini tidak dijaga dengan baik?

Burhanuddin, dalam penjelasannya, memberikan peringatan yang jelas kepada DPR dan partai politik. “Mereka harus introspeksi,” katanya. Tugas berat menanti kedua institusi ini agar dapat berbenah dan memperbaiki diri. Hasil survei ini bukan hanya sekadar angka; mereka adalah cermin dari kekecewaan publik yang semakin mendalam terhadap kinerja politik. Untuk itu, upaya penguatan institusi di tingkat DPR dan partai politik semestinya menjadi prioritas utama.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara langsung melalui telepon, dan melibatkan responden yang terlatih. Margin of error yang diperkirakan sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan 90% menunjukkan bahwa hasilnya dapat dianggap cukup valid. Namun, pertanyaannya adalah, apakah lembaga-lembaga ini siap menerima kritik dan melakukan perubahan yang diperlukan?

Bagi masyarakat, temuan ini bukan hanya angka statistik yang membosankan. Ini adalah panggilan untuk bertindak! Masyarakat perlu lebih aktif dalam menyuarakan pendapat dan menuntut akuntabilitas dari lembaga-lembaga ini. Karena pada akhirnya, kepercayaan yang dibangun adalah hubungan timbal balik; jika lembaga gagal memenuhi harapan, maka masyarakat berhak untuk menuntut perubahan.

Dengan begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ini, pertanyaannya adalah: bisakah mereka bangkit dari ketidakpercayaan ini? Atau justru, mereka akan terus terjebak dalam siklus ketidakpuasan publik yang berkepanjangan? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, tanpa reformasi yang mendasar, lembaga-lembaga ini akan terus kehilangan kredibilitas di mata rakyat.