Pendidikan Gratis Swasta Memicu Kontroversi Besar Pemerintah

Dalam sebuah perkembangan yang menggugah, Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi, mengungkapkan bahwa meskipun negara telah berupaya untuk memenuhi komitmen dalam menyediakan pendidikan dasar tanpa biaya, kenyataannya kesenjangan tetap terjaga. Banyak anak tak dapat terdaftar di sekolah negeri, memaksa mereka untuk bergantung pada sekolah swasta. Ini adalah ironi yang tak bisa diabaikan, di mana upaya pemerintah terasa seperti langkah setengah hati, mengantarkan kita pada satu pertanyaan yang mendesak: Apakah benar pendidikan adalah hak yang dijunjung tinggi oleh negara?

Menariknya, dalam pandangannya, Enny mencermati bahwa frasa 'wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya' dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas sangat terbatas karena hanya mencakup sekolah negeri. Hal ini berimplikasi pada ketidakadilan yang merugikan banyak pelajar. Apakah kita benar-benar ingin mengakui bahwa hanya segelintir anak yang berhak atas pendidikan gratis?

Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan yang menegaskan kewajiban negara untuk membuat pendidikan wajib belajar 9 tahun terasa gratis, respons pemerintah tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka harus menyadari bahwa tugas konstitusional mereka bukan sekadar wacana, tetapi sebuah tanggung jawab nyata yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Dalam syarat konstitusi tersebut, negara dituntut untuk melindungi hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka.

Namun, apakah para pemimpin kita siap menghadapi tantangan ini? Pertimbangan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang mengatakan bahwa pemerintah akan meninjau putusan MK sebelum melangkah lebih jauh, disambut dengan skeptisisme. Ini mengindikasikan bahwa mungkin ada ketidakpastian dan ketidakjelasan di dalam jabatan kepemimpinan tentang bagaimana implementasi kebijakan ini dapat berjalan.

Mari kita lihat lebih jauh: Dengan hanya adanya 245.977 siswa yang terdaftar di sekolah negeri untuk tingkat SMP, sementara 104.525 orang terpaksa bersekolah di institusi swasta. Angka ini mencerminkan tantangan serius dalam sistem pendidikan kita. Mengapa anak-anak harus terjerat dalam sistem yang diskriminatif yang memaksakan mereka untuk mengeluarkan biaya lebih mahal hanya untuk mendapatkan pendidikan yang layak?

Enny menegaskan bahwa penting bagi pemerintah untuk memastikan anggaran pendidikan negara dialokasikan secara efektif dan adil, terutama bagi mereka yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Kita, sebagai masyarakat, tidak bisa terus membiarkan pendidikan menjadi barang langka yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang berkantong tebal. Kita harus mendorong agar pemerintah menyediakan kebijakan afirmatif yang memberikan subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang terpaksa memilih sekolah swasta. Ini bukan sekadar pertanyaan tentang pendidikan, tetapi tentang keadilan sosial yang lebih luas.

Kepada negara, apa makna dari menciptakan kesetaraan? Jika semua anak tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar tanpa terbebani oleh biaya, kita sedang membangun potensi ketidakadilan yang akan merusak fondasi masa depan bangsa. Pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar dari ketidakadilan, bukan alat yang memperdalam kesenjangan di masyarakat.

Dalam diskusi yang semakin berkembang ini, penting untuk kita menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah. Setiap langkah yang diambil dalam menghadapi keputusan MK harus mencerminkan komitmen yang nyata untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Masyarakat tidak bisa dipaksa untuk menerima hanya apa yang ada tanpa meminta lebih baik. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendesak agar pendidikan bukan lagi menjadi barang dagangan, melainkan hak asasi yang terjamin.

Mari kita berjuang untuk memastikan bahwa di masa depan, tidak ada anak yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta akibat keterbatasan. Kita harus menjadi suara bagi yang terpinggirkan, pendorong bagi kebijakan yang adil, dan pengawal bagi pendidikan sebagai harta yang harus dijaga dan diperjuangkan. Apakah kita siap untuk menggelorakan perubahan yang lebih baik?

Jangan biarkan keputusan ini menjadi angin surga yang berlalu begitu saja. Kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa pendidikan tidak hanya tersedia bagi yang dapat membayarnya, tetapi bagi semua, tanpa terkecuali. Inilah saatnya untuk bertindak dan menuntut tanggung jawab dari pemerintah. Untuk pendidikan yang lebih baik, untuk masa depan yang lebih cerah, dan untuk semua anak bangsa yang berhak atas pendidikan yang setara.