APBN Era Prabowo: Antara Populisme dan Risiko Pemborosan

SAREKAT RAKYAT.COM - Sebelas program prioritas pemerintah menelan anggaran Rp446triliun dari APBN.Program-programtersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram @smindrawati. Di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis(Rp121 triliun), Koperasi Merah Putih (Rp200 triliun), hingga pembangunansekolah, rumah sakit, dan lumbung pangan.

Berikutrinciannya program-program yang menghabiskan anggaran dengan jumlah fantastistersebut:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp121 triliun;
2. Program 3 juta rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan(FLPP) Rp41,88 triliun;
3. Koperasi Desa Merah Putih Rp200 triliun;
4. Sekolah Rakyat Rp11,6 triliun;
5. Sekolah Unggul Garuda Rp2 triliun;
6. Rehabilitasi sekolah Rp19,5 triliun;
7. Cek Kesehatan Gratis (CKG) Rp3,4 triliun;
8. Penuntasan Tuberkulosis Rp1,5 triliun;
9. Pembangunan RS berkualitas Rp1,7 triliun;
10. Lumbung pangan Rp23,16 triliun;
11. Pembangunan bendungan dan irigasi Rp20,5 triliun.

Meski diklaimsebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopangekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, sejumlah kalangan menilaiarah belanja negara ini mencerminkan pola populisme fiskal yang boros dan tidakakuntabel.

Di program MBGmisalnya, ini merupakan belanja terbesar yang dialokasikan, program dengananggaran jumbo namun tanpa perencanaan yang matang. Secara ideal, program inimenyasar kesehatan anak dan pengentasan stunting. Namun, belum tersedia kajianpublik yang rinci mengenai desain implementasi, akuntabilitas distribusilogistik, dan efektivitas jangka panjangnya. Jika tanpa mekanisme kontrol dantransparansi ketat, program sebesar ini rentan menjadi ladang pemborosan dankorupsi massal. Belum lagi keracunan di banyak tempat dan respons Prabowo yangtampak meremehkan para korban. Bandingkan: dana MBG ini lebih besar darianggaran Kementerian Kesehatan 2024.

Selain itu, di program KoperasiMerah Putih (KMP), angkanya tak kalah fantastis dan mengejutkan. Dengan nilaihampir setara 50% anggaranpendidikan nasional, publik layak bertanya: apa bentukkoperasi ini, siapa pengelolanya, dan bagaimana kontrolnya? Belanja koperasidesa sebesar ini bisa menjadi pengulangan “BLT gaya baru” yang dibungkus jargonnasionalisme—tetapi nihil akuntabilitas fiskal. Sangat mungkin program ini jadimesin politik menjelang Pilkada 2025 dan Pemilu 2029.

PrabowoMeledakkan Belanja, Sri Mulyani Memberi Legitimasi

Sri Mulyani dalam unggahannya tampak seperti sedang memberi soft endorsement terhadaparah anggaran belanja Prabowo yang agresif, populis, dan penuh simbolisme.Namun sebagai ekonom, Sri Mulyani tentu paham bahwa belanja sebesar ini, tanpabasis fiskal yang kuat dan kelembagaan yang akuntabel, hanya akan memperbesar defisit fiskal, utang negara, dan membuka jalan bagikrisis keuangan di masa depan.

Apalagijika belanja negara dikerahkan untuk meneguhkan kekuasaan politik dan membanguncitra, bukan menyelesaikan akar masalah ekonomi-struktural: ketimpangan,pengangguran, deindustrialisasi, dan kemiskinan multidimensi.

Jika APBN terus diarahkan untukbelanjasimbol daripada belanja substansi, makapublik bukan hanya menghadapi risiko pemborosan, tapi juga pembusukan fiskalyang dapat membebani generasi mendatang.

Yangkita butuhkan bukan program bombastis yang mudah dijual di televisi, tetapisistem yang kuat, akuntabel, dan berpihak pada rakyat, bukan pencitraan elite. (SR/ASM)