Tradisi Lelang Suak Sungai Ancaman bagi Ekosistem?
Di tengah arus modernisasi yang terus melanda, masyarakat adat Pebatinan Rantau Baru di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau tetap mempertahankan cara tradisional dalam mengelola sumber daya alam mereka. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana cara mereka beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur yang mereka pegang? Dengan kebijaksanaan yang diturunkan dari generasi ke generasi, masyarakat ini mengambil pendekatan yang tidak hanya bertanggung jawab secara ekologis, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi.
Di sini, ambisi untuk memanfaatkan kekayaan alam tidak pernah melahirkan eksploitasi. Mereka menerapkan prinsip kolaboratif dengan cara yang sangat kearifan lokal: lelang suak sungai. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk bersatu sekaligus berkomitmen terhadap kelestarian ekosistem sungai, memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan tidak membahayakan habitat ikan dan keanekaragaman hayati di sekitar mereka. Dengan sepenuh hati, mereka percaya bahwa setiap rejeki harus dibagi—setidaknya dalam konteks budaya dan adat. Secara sederhana, lelang ini adalah sinergi antara tradisi dan ekologi.
Di balik tradisi lelang suak sungai, tersimpan nilai-nilai sosial yang sangat kuat. Tiga suku yang ada, yakni Melayu Tuk Tuo, Melayu Tuk Mudo, dan Meliling, bersama-sama mendonasikan modal untuk berpartisipasi dalam lelang. Inilah bentuk solidaritas yang jarang ditemukan dalam kelompok lain. Dengan cara ini, perempuan kepala rumah tangga yang tidak mampu turut andil dalam lelang utama memiliki kesempatan melalui Danau Sipunjung, sementara satu parit disisihkan khusus untuk pemerintah desa. Ini adalah langkah yang mencerminkan tidak hanya rasa tanggung jawab sosial, tetapi juga pengakuan atas keberadaan mereka dalam ekosistem yang lebih besar.
Tidak ada tempat untuk pelanggaran di sini. Dengan denda yang mendalam, Rp10 juta bagi mereka yang terbukti melakukan praktik merusak lingkungan, masyarakat adat menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya mengedepankan keberlanjutan. Pada gelaran lelang di Balai Adat Sibokol-bokol, setiap peserta diwajibkan menyusun tawaran sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam musyawarah. Mekanisme ini memberi transparansi yang seringkali hilang dalam pengelolaan sumber daya alam. Bukan hanya hak untuk melaut yang diperebutkan—ini adalah hak untuk hidup, hak untuk mengupayakan masa depan yang lebih baik.
Kepemimpinan Datuk Sati Diraja di tengah acara lelang bukan hanya simbolis; ia mewakili otoritas yang dihormati dan dipercaya dalam komunitas. Dialog menggunakan bahasa lokal di antara pemuka adat menyimbolkan dua hal: aksesibilitas dan inklusivitas. Negara mungkin memberikan jaminan untuk perlindungan, tetapi kearifan lokal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi sistem hukum yang lebih besar. Selama setengah hari lelang, suasana antusiasme menggema. Dari pemula hingga veteran, semua berpartisipasi dengan gairah yang luar biasa.
Di balik pelaksanaan lelang ini terkandung sebuah makna yang jauh lebih dalam: sebuah upaya untuk mengambil kembali kontrol atas sumber daya yang selama ini dianggap sebagai milik umum. Namun, ironisnya, negara seringkali terjebak dalam rutinitas politik yang tidak berpihak pada keadilan sosial seperti ini. Kegiatan ini bukan hanya sekadar momen meraih keuntungan, tetapi juga usaha untuk mempertahankan warisan budaya yang melekat dalam masyarakat adat, serta upaya menjaga agar tanah air tetap lestari.
Tradisi lelang suak sungai berkontribusi pada kedaulatan pangan di Rantau Baru. Cara ini menjadi media yang efektif dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja. Namun, seperti pemandangan umum yang sering ditemui, perhatian pemerintah yang minim pada sektor ini membuat banyak orang meragukan keberlanjutan pendapatan nelayan sungai. Hidup di bawah bayang-bayang kebijakan yang tidak berpihak justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang oleh masyarakat adat sudah dibangun dengan kerja keras.
Berbicara mengenai kekayaan sumber daya alam tidak lengkap tanpa menyentuh aspek keberlanjutan. Masyarakat adat Rantau Baru memiliki pemahaman mendalam mengenai ekosistem sungai dan danau di wilayah mereka. Mereka tahu bahwa sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Dengan adanya upaya menjaga kelestarian kelautan dan perlindungan thn terhadap eksploitasi yang merusak, bahkan dalam masalah sekecil alat tangkap yang digunakan, adat istiadat ini menjadi contoh ketahanan oposisi terhadap tren ekonomi destruktif.
Pengetahuan lokal mereka adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Dalam konteks ini, mereka bukan hanya sekedar nelayan, tetapi juga penjaga warisan budaya, penyangga kedaulatan pangan, dan pejuang keadilan sosial. Tradisi lelang suak sungai memberikan contoh nyata tentang bagaimana masyarakat adat dapat hidup secara harmonis dengan lingkungan mereka. Ini adalah praktik yang layak disebut sebagai Customary Sustainable Use (CSU)—penggunaan sumber daya alam yang sesuai dengan kearifan lokal dan hukum ekologis.
Agar semua ini tidak berujung sebagai kisah nostalgia yang ditinggalkan, penting untuk memperkuat praktik ini dengan dukungan dari institusi yang lebih besar. Hal ini termasuk pengakuan terhadap hak komunitas adat untuk mengelola sumber daya yang mereka rawat dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah harus belajar bahwa keberlanjutan bukan sekadar jargon, melainkan manifestasi dari keputusan politik yang berani dan bijaksana.
Oleh karena itu, tradisi lelang suak sungai bisa diartikan lebih dari sekadar sarana ekonomi; ia adalah pintu gerbang untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas ekosistem. Upaya masyarakat adat Rantau Baru untuk mempertahankan dan melestarikan budaya serta lingkungan merupakan langkah progresif yang teramat penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang tanggung jawab terhadap bumi kita. Dengan keberanian dan kebijaksanaan spiritual yang tinggi, mereka melangkah maju, bukan hanya demi diri mereka sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang.
