PDIP Tegaskan Penulisan Sejarah Harus Berdasarkan Fakta, Bukan Kisah Pemenang

Logo PDIP

SAREKATRAKYAT– Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan pesan tegas terkait penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Dalam kesempatan upacara Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni 2025, Djarot mengingatkan agar penulisan sejarah tidak dimanipulasi untuk kepentingan politik sesaat atau berdasarkan pada narasi kelompok yang sedang berkuasa. Ia menegaskan pentingnya menulis sejarah sesuai dengan fakta yang ada, bukan berdasarkan 'story' atau cerita para pemenang.

Djarot menyoroti kembali soal penetapan Hari Lahir Pancasila yang pernah menjadi perdebatan sejarah. "Pemerintah pada waktu itu, berdasarkan tulisan Prof. Nugroho Notosusanto, menyatakan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan 1 Juni. Namun, pendapat itu kemudian ditentang dan diluruskan oleh para sejarawan yang lebih mendalam melihat peristiwa tersebut," jelasnya saat berbicara di Halaman Parkir Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

Djarot menegaskan bahwa penulisan sejarah harus bebas dari campur tangan kekuatan politik atau pihak-pihak tertentu yang berusaha mengatur ulang fakta sejarah sesuai dengan kepentingan mereka. "Penulisan sejarah harus didasarkan pada kebenaran dan fakta yang ada di lapangan, bukan berdasarkan cerita mereka yang menang," ujarnya dengan tegas.

Lebih lanjut, Djarot mengungkapkan keprihatinannya tentang potensi penutupan fakta-fakta sejarah yang dianggap tidak sesuai dengan narasi yang ingin dipertahankan oleh pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa sejarah bangsa Indonesia adalah milik semua rakyat, dan harus diceritakan dengan cara yang jujur dan terbuka. "Jangan biarkan sejarah itu disimpang-simpangkan atau ditutup-tutupi. Sejarah harus ditulis dengan prinsip keterbukaan," ujar Djarot.

Pernyataan ini muncul setelah proyek penulisan ulang sejarah yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. PDIP sebelumnya hanya meminta agar proyek tersebut ditunda, namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya ketidakpuasan publik, partai ini mengubah sikap mereka dan kini mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati, menegaskan bahwa penulisan sejarah yang dilakukan oleh pemerintah telah menimbulkan kegaduhan dan polemik yang melukai banyak pihak. "Kami meminta pemerintah untuk menghentikan proyek ini. Penulisan ulang sejarah yang mengabaikan kebenaran hanya akan memperburuk kondisi sosial dan politik di negara ini," kata Esti.

Fraksi PDIP juga menekankan bahwa pemerintah tidak bisa memaksakan satu versi sejarah yang justru memecah belah bangsa, apalagi proyek ini dimulai dengan kontroversi. Salah satu kekhawatiran utama PDIP adalah kualitas dan akurasi buku sejarah yang sedang disusun, mengingat banyak sejarawan yang mundur dari tim tersebut karena tidak sependapat dengan pendekatan yang diambil oleh pemerintah.

"Penulisan sejarah tak bisa dipaksakan. Ini bukan sekadar soal tanggal dan fakta yang dipilih, tapi juga cara pandang yang dipaksakan," ujar Esti. PDIP pun mengingatkan agar pemerintah membuka ruang bagi para ahli sejarah untuk memberikan pandangannya secara bebas tanpa adanya tekanan politik.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) menyatakan bahwa partainya akan menulis versi sejarah mereka sendiri jika penulisan versi pemerintah tetap dilanjutkan. Bambang menegaskan bahwa penulisan sejarah selalu terpengaruh oleh subjektivitas penulisnya, dan dalam hal ini, PDIP memiliki pandangan yang berbeda terkait peran penting beberapa tokoh dalam sejarah Indonesia.

"Siapa pun yang menulis sejarah pasti akan membawa perspektif dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, PDIP berhak untuk menulis sejarah kami sendiri yang sesuai dengan pandangan dan perjuangan kami," ujar Bambang dengan tegas.

Dengan proyeksi bahwa penulisan sejarah yang sempit dan berpihak dapat memecah belah persatuan bangsa, PDIP berusaha mengingatkan bahwa sejarah harus menjadi sumber pembelajaran bagi semua, bukan hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. (SR/NA)

Sumber: Detiknews, “Pesan PDIP di Penulisan Ulang Sejarah: Tolong Fakta, Bukan Story yang Menang”; Tempo, “Mengapa PDIP Akhirnya Menolak Penulisan Ulang Sejarah Indonesia?”.