Sorotan
- Home
- Sorotan
- Kupas Tuntas
-
Kursi Panas
-
Polikultur
-
Aksi
- Belajar Politik
-
Diary Demokrasi
-
Akar Rumput
-
Pilihan Editor
Komite Politik
- Gerakan Sosial di Era Digital: Apakah Aktivisme Online Efektif?
- Belajar Politik Dari Kota Kecil di Spanyol, Marinaleda
- Dugaan Korupsi Chromebook: Nadiem Sebut Kemendikbud Tak Bisa Tentukan Harga
- Presiden Prabowo Cabut Empat Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, DPR Apresiasi Langkah Konservasi Lingkungan
Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: net.
SAREKATRAKYAT– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan sementara bahwa kasus korupsi kuota haji terjadi dalam rentang waktu 2023 hingga 2024. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa temuan ini masih bersifat awal dan berpotensi diperluas ke tahun-tahun sebelumnya.
"Ya, sementara itu (2023–2024)," ujar Setyo saat ditemui di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025). Ia menjelaskan, penentuan waktu kejadian (tempus delicti) masih bergantung pada pendalaman dokumen, bukti-bukti, dan permintaan keterangan yang sedang dilakukan KPK.
Setyo menegaskan bahwa penetapan waktu kejadian harus didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. “Tempus itu harus dipastikan karena akan berkaitan dengan surat perintah penyelidikan. Tidak bisa dibuat sembarangan tanpa data awal,” katanya.
Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag), khususnya pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia menyebut bahwa penyelidikan ini masih bersifat tertutup.
Dalam rangka pengumpulan informasi, KPK telah memeriksa Ustaz Khalid Basalamah sebagai saksi pada Senin (23/6/2025). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Ustaz Khalid dimintai keterangan terkait pengetahuannya soal pengelolaan ibadah haji.
“Yang didalami terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan pengelolaan ibadah haji begitu,” kata Budi. Ia menambahkan, Ustaz Khalid hadir secara kooperatif dan memberikan keterangan kepada penyidik.
Diketahui, Ustaz Khalid memiliki biro perjalanan haji dan umrah bernama Uhud Tour yang berbasis di Kramat Jati, Jakarta Timur. Travel tersebut menawarkan layanan haji reguler dan privat, umrah, serta badal haji dan umrah.
KPK menegaskan akan terus menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain yang relevan, termasuk kemungkinan pemanggilan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan.
Sumber: Kompas, “(Korupsi Kuota Haji Diduga Terjadi pada 2023-2024)”; Detikhikmah, “(Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Keterangan Ustaz Khalid Basalamah)”.