Kejaksaan Tak Buktikan Janji Tuntaskan Kasus Besar

Dalam dunia hukum, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum selalu menjadi indikator penting dari legitimasi dan efektivitas mereka. Terbaru, survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuan Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus-kasus besar yang selama ini menghebohkan. Burhanuddin, pendiri dan peneliti utama lembaga tersebut, menyatakan dengan tegas, “Lebih dari separuh warga percaya bahwa Kejaksaan Agung mampu menuntaskan kasus tersebut.”

Pernyataan ini muncul dalam konteks hasil survei yang dilakukan secara virtual, dengan melibatkan 1.286 responden yang dipilih melalui metode Double Sampling (DS). Menariknya, survei ini mencatat tingkat kepercayaan publik yang mencapai 95 persen, menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi selama ini.

Lebih jauh, survei tersebut menyatakan bahwa sekitar 43,8 persen responden memiliki pengetahuan tentang berita terkait dugaan korupsi di Pertamina. Dari mereka yang mengetahui, sebesar 70,5 persen yakin bahwa Kejaksaan Agung memiliki potensi untuk menyelesaikan kasus ini. Ini menggambarkan harapan besar publik atas kinerja Kejaksaan, yang belakangan ini mulai mendapat sorotan lebih dalam konteks penanganan kasus-kasus besar.

Namun, hal ini juga mempertanyakan kehadiran lembaga penegak hukum lain, seperti KPK, yang biasanya dianggap berada di garis depan dalam pemberantasan korupsi. Seolah memberikan pernyataan tegas, Burhanuddin menambahkan, Kejaksaan telah menggebrak dengan cara yang tak terduga, melebihi KPK yang sebelumnya memiliki reputasi tinggi dalam ukuran kepercayaan publik.”

Keberhasilan Kejaksaan dalam menegakkan hukum juga tercermin dalam kasus lain, yaitu penangkapan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diduga terlibat suap sebesar Rp 60 miliar. Survei Indikator mencatat bahwa Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan mencapai 76 persen. Temuan ini tentunya sangat signifikan, terutama di tengah berbagai skandal dan kasus hukum yang mencoreng wajah institusi penegak hukum di Indonesia.

Dengan berbagai berita sulit dan kasus-kasus besar yang telah menarik perhatian masyarakat, tak heran jika korupsi di Pertamina menjadi sorotan publik. Melalui survei tersebut, jelas terlihat bahwa masyarakat tak hanya mengikuti berita, tetapi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga negara. Kehadiran Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya membawa harapan baru di kalangan masyarakat, dan menempatkan mereka di posisi yang lebih mampu dalam upaya pemberantasan korupsi.

Gambaran ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memanfaatkan momentum yang ada. Jika Kejaksaan Agung bisa mempertahankan kepercayaan ini, tentu saja akan sangat berdampak positif terhadap citra mereka di mata publik. Namun, jika bukan, maka kepercayaan itu akan sirna, dan tantangan besar menanti.

Tidak dapat disangkal bahwa kepercayaan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya. Pertanyaan mendasar muncul, apa yang membuat masyarakat kembali menaruh harapan pada Kejaksaan? Sangat mungkin ini adalah hasil dari kinerja mereka yang konsisten, serta komitmen untuk menggagas reformasi dalam sistem hukum yang selama ini dianggap lemah.

Tetapi, harapan dan kepercayaan tersebut harus dibarengi dengan tindakan nyata. Publik tentunya sudah jenuh dengan janji-janji kosong dan tidak ingin melihat penanganan kasus yang lamban dan tidak transparan. Jika Kejaksaan Agung gagal memenuhi ekspektasi ini, maka suara skeptis dari masyarakat akan semakin keras. Penanganan dugaan korupsi yang melibatkan aktor-aktor besar harus dibarengi dengan sikap proaktif dan tanggung jawab yang tinggi.

Dengan kondisi ini, sudah semestinya bagi Kejaksaan Agung untuk memperkuat fondasi kepercayaan yang telah dibangun. Rincian survei juga memberikan indikasi jelas tentang segmen mana dalam masyarakat yang paling skeptis dan segmentasi mana yang paling percaya. Ini adalah kesempatan emas bagi Kejaksaan untuk menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan keinginan publik.

Selanjutnya, dalam menghadapi berbagai tantangan global dan lokal, lembaga seperti Kejaksaan perlu beradaptasi dan berinovasi dalam penanganan kasus. Adalah penting untuk memberdayakan tim investigasi mereka dengan pelatihan dan sumber daya yang mumpuni, sehingga dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan efisien. Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga harus berfungsi sebagai lembaga yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum dan keadilan.

Melihat ke depan, satu pertanyaan tetap mengemuka: apakah Kejaksaan Agung akan mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan tingkat kepercayaan publik ini? Jawabannya tergantung pada kinerja mereka di lapangan dan sejauh mana mereka mampu melakukan perubahan yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus besar dengan adil dan transparan. Apakah masyarakat akan terus mendukung institusi ini, atau justru beralih ke lembaga lain yang lebih dijanjikan merupakan tantangan yang harus dihadapi. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh informasi ini, tanggung jawab Kejaksaan Agung semakin besar, dan harapan publik tetap menunggu untuk dikabulkan.